oleh

Perwakilan Dari 3 Kampung Persiapan Minta Kepada Bupati Untuk Mempercepat Proses PenDefenitifpan Kampung

Perwakilan Dari 3 (tiga) Kampung Persiapan Minta Kepada Bupati Untuk Mempercepat Proses pendefenitifan Kampung.

Global Investigasi news co.id Aceh Tamiang puluhan orang perwakilan Kampung Persiapan : Mekar Jaya (Rantau), Alur Mentawak (Kejuruan Muda) dan Sumber Makmur (Tenggulun) beraudiensi ke Bupati Aceh Tamiang, audiensi tersebut dilaksanakan di diruang rapat kerja Bupati, Selasa (10/09/2019)

Pada kesempatan audiensi tersebut turut di hadiri oleh Tri Kurnia Kepala DPMKPP – KB dan Maizul Kabid Pemerintahan Kampung.serta
Sugiono, SH sebagai juru bicara di 3 Kampung.

Selanjutnya Sugiono .SH selaku juru bicara perwakilan dari ke tiga kampung menyampaikan kepada Bupati Aceh Tamiang H. Mursil. SH, MKn pernah menyampaikan bahwa urusan pendefenitifan 3 Kampung Persiapan harus dipacu , mengingat penjelasaan Kabag Hukum waktu itu pada acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bulan April 2018 di Aula SKB, menjelaskan bahwa Kemendageri hanya pada bulan April dan September ditiap tahunnya membuka penerimaan usulan pemekaran dan pembentukan Desa, jika batas waktu yg ditentukan tersebut belum ada usulan ke Kemendagri maka bisa sia – sia perjuangan yang sudah dilakukan selama 13 belas tahun ini dan dapat mengecewakan masyarakat ketiga kampung ini yg sudah berharap dan menanti-nanti Pendepenitifan Kampung.
Demikian diungkapkan Sugiono, selaku juru bicara Aliansi Kampung Persiapan Aceh Tamiang (AKPAT) kepada Global investigasi di Karang Baru.

Selanjutnya pada kesempatan tersebut Drs. Tri Kurnia menyampaikan bahwasanya pada tanggal 3 September 2019 Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI mengundang 12 Provinsi dalam urusan pembahasan tentang tapal batas dan pemekaran Desa. Sayangnya dari Provinsi Aceh tidak hadir dalam pertemuan tersebut dikarenakan alasan adanya mutasi pejabat, sedangkan sewaktu DPMKPP – KB Aceh Tamiang meminta untuk bisa mewakili Provinsi Aceh hadir pada pertemuan yang diselengarakan oleh Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, hal itu tidak diperbolehkan. Ucap, Tri Kurnia. Untuk mengupdate kabar dan informasi terbaru dari Kemendageri, selanjutnya Drs. Tri Kurnia minta kepada Bupati agar memberikan izin untuk berangkat ke Banda Aceh dalam kegiatan mengurus soal Kampung.terangnya.

Pada pertemuan itu Bupati Aceh Tamiang H. Mursil, SH, M.Kn memerintahkan kepada DPMKPP- KB agar segala kelengkapan usulan Pendepenitifan Kampung dapat segera dilengkapi dan bangun komunikasi dengan Ka Biro Tapem Aceh. Agar persoalan ini dapat cepat diselesai.

Dengan adanya surat permohonan penerbitan kode Desa dari Gubenur Aceh yang ditujukan ke Kemendageri RI pada tanggal 22 Februari 2019 merupakan langkah maju dalam penanganan percepatan pendefenifan Kampung, ucap Bupati Aceh Tamiang. Pada minggu ini saya akan ke Jakarta untuk beraudiensi ke Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, mohon Doa dan dukungan dari masyarakat 3 Kampung persiapan, semoga ada kabar baik dalam urusan percepatan pendefenifan Kampung. Dan Kepada Kadis DPMKPP – KB Aceh Tamiang, segera update informasi dari Biro Pemerintahan Provinsi Aceh dan lengkapi berkas – berkas yang menjadi kebutuhan sewaktu ke Kemendagri. Penjelasan bupati Aceh Tamiang.(E)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed