oleh

DPD GMPK ACEH TIMUR MEMINTA PEMERINTAH ACEH TIMUR UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN UU KIP NO 14 TAHUN 2008

Global Investigasi News | Aceh Timur ■  Untuk Implementasi UU no 14 tahun 2008 tentang KIP bukan hanya pembuatan portal-portal informasi saja.

Beberapa Lembaga dan Aktivis yang bergerak dalam bidang anti Korupsi menilai pemerintah kabupaten Aceh Timur tidak transparan dalam keterbukaan informasi publik seperti yang di atur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Hal demikian disampaikan oleh ketua ormas DPD GMPK Aceh Timur KHAIDIR S.E, mengingat masih banyak intansi-intansi Dinas terkait di Kabupaten Aceh Timur belum memahami akan konsekwensi tidak menerapkan uu KIP no 14 Tahun 2008 sesuai pasal 52 hal tersebut bisa menuju ke arah Pidana loo… (Selasa 07/05/19)

Ketua Omas Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMPK) Dpd Aceh Timur Khaidir mengatakan kami ingin berkerja sama, dalam pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan bersih, lebih terbuka ,efektif dan akuntabel dalam penggunaan Keuangan Negara di Kabupaten Aceh Timur
Guna mendukung partisipasi publik, dalam mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional administrasi publik, juga meningkatkan akses atas teknologi baru untuk mendukung keterbukaan ormas Gmpk

Organisasi masyarakat sipil sangat menharapkan pemerintah aceh timur akan menyederhanakan konsep pemerintahan yang terbuka dan transparan tidak hanya sebatas ketersediaan portal informasi semata mata tapi lebih ke Implementasi menyeluruh UU KIP untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan.

Khaidir menambahkan Jangan sampai ada pikiran implementasi UU KIP hanya cukup dengan pembuatan portal-portal informasi. Portal hanya salah satu medium untuk menyampaikan informasi ke publik. Itu pun harus selalu mengacu kepada jenis dan klasifikasi yang diatur dalam UU KIP, Hal ini dianggap tidak sesuai dengan mengakselerasi implementasi UU KIP di lembaga-lembaga pemerintah di Kabupaten Aceh Timur.

Mereka menganggap langkah pemerintah ini telah merendahkan arti penting UU KIP sebagai peraturan yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik.

“Jika ingin mengakselerasi UU KIP, pemerintah seharusnya mendorong seluruh lembaga pemerintah menjalankan seluruh kewajiban yang dimandatkan oleh UU KIP. Terlebih implementasi UU KIP, Komisi Informasi menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sementara hasil pemantauan terhadap kepatuhan penyediaan informasi berkala menunjukkan berdasarkan jenis-jenis informasi berkala yang telah diatur oleh UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No.14 Tahun 2008 tentang Layanan Informasi Publik lebih ditingkatkan .tutup aktivis sekaligus pemerhati anti korupsi Dpd Gmpk Aceh Timur.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed